Home Batam Tak Ingin Ada Keluhan Dan Menyalahkan, Menteri KKP Edhy Prabowo Diskusi Langsung...

Tak Ingin Ada Keluhan Dan Menyalahkan, Menteri KKP Edhy Prabowo Diskusi Langsung dengan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha

507
SHARE

Batam | beritabatam.co : Usai memimpin apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pangkalan PSDKP Batam, dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (13/11), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meninjau Keramba Jaring Apung (KJA), hatchery (pembenihan) kakap putih, dan aktivitas unit pengolahan ikan (UPI) PT HLS. 

Menariknya lagi, Menteri Edhy juga melakukan restocking (tebar benih) 500 Ikan Nemo (Clown Fish) dan 200 Banggai Cardinal Fish (BCF) serta panen ikan bawal bintang. Kunjungan tersebut diakhiri dengan diskusi bersama stakeholder perikanan budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Rabu (13/11). 

Didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Menteri Edhy berdiskusi dengan sekitar 50-an pelaku usaha perikanan budidaya. Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan bahwa membangun komunikasi dengan stakeholder perikanan dan membangun sektor perikanan budidaya merupakan amanat Presiden Jokowi. 

“Untuk itu, hari ini kita berdiskusi, membangun komunikasi dengan pembudidaya ikan, dengan pelaku usaha sehingga tidak ada lagi yang saling mengeluh dan saling menyalahkan,” ucapnya mengawali diskusi.

Ia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka jalur komunikasi yang seluas-luasnya dengan pelaku usaha untuk berdiskusi dan saling memberi masukan. Sejauh ini, Menteri Edhy mengaku telah menerima masukan terkait aturan ukuran minimal kepiting yang dapat diperjualbelikan terutama yang dihasilkan dari kegiatan budidaya. 

“Akan sulit kepiting budidaya untuk mengikuti batas minimal 200 gram. Di wilayah Indonesia, beberapa kepiting besarnya hanya 50 gram sudah dimakan, kepiting soka misalnya. Kalau harus mengikuti aturan ini, berarti ada efek sektor lain yang mungkin mati,” jelasnya. 

Menurut Menteri Edhy, saat ini KKP tengah berfokus menciptakan kesejahteraan bagi stakeholdernya baik pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam, pemasar dan pengolah hasil perikanan, dan sebagainya. 

Menteri Edhy menjelaskan, berkaitan dengan sektor perikanan budidaya, Presiden memberikan arahan khusus untuk menumbuh kembangkan industri perikanan budidaya nasional, sebagaimana visi presiden untuk membuka investasi seluas-luasnya guna penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengingat perikanan budidaya memiliki potensi nilai ekonomi yang luar biasa besar dalam mendongkrak perekonomian nasional dan peningkatan struktur ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin, kalau bapak ibu pulang ke rumah, kita tidak perlu lagi pusing memikirkan mau makan apa, anak sekolah bagaimana. Kita ingin ada kemudahan dalam usaha,” ucapnya. 

Tak lupa Menteri Edhy menyampaikan apresiasi atas kegiatan budidaya yang telah dilakukan masyarakat Batam. “Saya sangat bahagia dan bangga tadi menyaksikan pembenihan kakap putih dan panen bawal bintang. Ikan yang tadinya ikan liar bisa dibudidayakan. Dan itu adalah ikan yang langka di pasaran,” katanya. 

Namun, agar kegiatan budidaya ini dapat berlangsung lama, Menteri Edhy berpesan kepada para pembudidaya untuk mewaspadai kemungkinan masuknya penyakit. 

Kegiatan budidaya ini menurutnya tak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga menyediakan pangan sehat bagi masyarakat. Perikanan budidaya diperkirakan akan menjadi tumpuan utama dalam penguatan ketahanan pangan nasional, utamanya dalam penyediaan sumber protein bagi masyarakat. Terlebih saat ini, visi Kabinet Indonesia Maju yakni menyiapkan SDM yang unggul, yang sudah barang tentu membutuhkan asupan gizi yang baik.

Selain untuk memeratakan konsumsi gizi dengan harga terjangkau, kampanye konsumsi makan ikan juga membawa misi khusus untuk menurunkan angka stunting (tubuh pendek) di Indonesia. Pangan ikan turut berperan dalam mengentaskan persoalan kekurangan gizi pada balita yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Guna pengembangan usaha, Menteri Edhy menyebut, pemerintah telah menyediakan bantuan permodalan melalui Badan Layanan Umum Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) dengan bunga yang sangat rendah. 

“Untuk mendapatkan bantuan ini, tolong dikoordinir kepala-kepala daerah, kelompok-kelompok nelayan, petani, pembudidayanya baik itu ikan, rumput laut, maupun apa saja. Baik itu laut, payau, maupun perairan darat,” Menteri Edhy menginstruksikan.

Tak hanya untuk pembudidaya, bantuan permodalan tersebut juga dapat diakses oleh ibu-ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha di bidang kelautan dan perikanan, misalnya usaha kuliner ikan. 

“Daerah tidak usah ragu, setiap saat silahkan berkomunikasi yang penting tajam usulannya. Kami akan dengar apa yang disarankan bapak ibu semua tapi harus ada feedback dan produktivitas tercipta,” lanjutnya. 

Menteri Edhy mengatakan, jika usaha budidaya didorong, Indonesia bisa menjadi penyuplai bahan baku untuk industri perikanan dalam dan luar negeri. Indonesia sendiri masih memiliki peluang besar dalam mengembangkan akuakultur laut. Ini dapat dilihat dari potensi lahan perikanan budidaya laut yang ada seluas 12,1 juta hektar dengan pemanfaatan hanya 325.825 hektar (2,7%).

Terakhir, Menteri Edhy berpesan agar masyarakat menjaga ekosistem mangrove karena di sanalah tempat berkembang biaknya ikan. 

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanya kali ini, Menteri Edhy menyalurkan bantuan berupa benih ikan kakap putih sebanyak 140.000 ekor senilai Rp128.560.000 dan benih bawal bintang sebanyak 35.500 ekor senilai Rp42.295.000 kepada 7 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti juga melakukan penandatangan kesepakatan kerja sama untuk pengembangan sentra kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun ruang lingkup kesepakatan tersebut yaitu peningkatan produksi komoditas perikanan budidaya; pendampingan teknologi perikanan budidaya dengan pola segmentasi; dan penguatan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Selat Panjang sebagai sentra produksi larva dan benih ikan laut. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here