Home Batam Manuel P Tampubolon Tegaskan Penahanan Erlina Tidak Memiliki Dasar Hukum

Manuel P Tampubolon Tegaskan Penahanan Erlina Tidak Memiliki Dasar Hukum

12797
0
SHARE
Foto : Istimewa

Batam | beritabatam.co : Erlina, yang dilaporkan ke Polisi setelah dirinya mengajukan pengunduran diri (Resign) dari jabatan sebagai Direktur BPR Agra Dhana, karena tuntutan kerugian bunga bank sebesar empat juta rupiah. Erlina kini masih harus menjalani penahanan  meski tanpa surat penetapan perpanjangan penahanan atau surat penetapan penahanan dengan status belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Dengan tidak ada perpanjangan penetapan penahanan ataupun perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung, Penasehat Hukum Erlina, Manuel P Tampubolon menilai status penahanan terhadap kliennya dinilai tidak sah. Pasalnya, perkara terhadap kliennya belum inkracht yang masih dalam status masa kasasi ucap Manuel.

“Salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru saja belum kami terima, baru petikan putusan yang kami terima melalui juru sita dari Pengadilan Negeri Batam pada Kamis lalu,” ucap Manuel kepada wartawan, Ahad (03/03/19).

Manuel menegaskan status masa penahanan terhadap kliennya di Lapas Perempuan kelas II B Batam tidak ada dasar hukumnya.

“Bagaimana bisa petugas lapas menahan terdakwa berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa adanya surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung,” tegas Manuel.

Manuel mengungkapkan bahwa, petugas Lapas Perempuan kelas II B Batam pada saat ditemuinya untuk meminta surat perpanjangan penahanan terhadap kliennya itu. Petugas menjawab penahanan terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang statusnya belum inkracht, sementara masa penahanannya telah berakhir pada 27 Februari 2019 yang tertuang pada surat penetapan perpanjangan penahanan yang di keluarkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Yang terhitung yang ditetapkan penahanannya sejak tanggal 30 Desember 2018.

Manuel merasa heran dengan kinerja petugas Lapas Perempuan klas II Batam. Saat ia menanyakan surat perpanjangan penahanan terhadap kliennya. Petugas lapas yang ditemuinya malah berkordinasi dengan petugas PN Batam yang diketahui staf biasa bukan panitera.

“Sementara perkara ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan Pengadilan Negeri Batam melainkan perkara yang sudah putus ditingkat banding Pengadilan Tinggi,” jelas Manuel.

Manuel mengatakan, perlakuan terhadap tahanan sesuai dengan peraturan Menkumham harus dilakukan dengan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya kepastian hukum serta penegakan hukum terhadap tahanan yang masa penahanannya telah berakhir harus dikeluarkan dari tahanan.

Manuel Menegaskan didalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 sudah jelas tertuang Kepala Rutan atau Kalapas Wajib mengeluarkan tahanan demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya.

“Kenapa tahanan dengan terdakwa Erlina, Kalapas Perempuan Kelas II B Batam tidak menjalankan peraturan sesuai dengan institusinya ?,” tanya Manuel dengan nada heran.

Apalagi menurut Manuel, perkara yang ditanganinya itu bukan perkara teroris ataupun perkara korupsi dan bukan perkara yang besar yang bisa mengakibatkan keresahan masyarakat.

“Ini perkaranya diduga ada indikasi lain,” ucap Manuel.

“Jika penegak hukum tetap menahan tanpa ada surat penetapan penahanan dengan alasan akan kabur itu hal yang mustahil,” ucap Manuel,

“Uang yang disetornya ke BPR Agra Dhana Sebesar 929 Juta Rupiah itu sampai sekarang saja belum bisa di tunjukan kepadanya dan dijurnalkan untuk apa saja uang yang telah disetornya, padahal uang sebesar itu sudah diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan provinsi Kepri,” beber Manuel.

Perkara register 612/Pid.B/2018/PN Btm ini memang menjadi sorotan publik Batam. Dari masa penahanan hingga pelapor yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Untuk diketahui dalam petikan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor 396/Pid.B/2018/PT PBR menguraikan penahanan terhadap terdakwa Erlina di dalam rutan namun dalam oleh penyidik terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Penuntut umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018, kemudian Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dan Hakim pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018.

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018, Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Pengadilan Tinggi sejak 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018.

Dan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 dan Hakim Pengadilan Tinggi sejak 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019.

Pernah ada kesalahan pengetikan yang diakui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam terkait perpanjangan penahanan yang telah berakhir masa tahanan yang belum diterima oleh penasehat hukum Erlina, kesalahan pengetikan itu yakni surat permohonan perpanjangan penahanan dari pengadilan Negeri Batam dengan tujuan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang prihal nomor register berubah yang seharusnya perkara Pidana Biasa menjadi Pidana Khusus.

Pada saat itu tahanan dengan terdakwa Erlina ditahan dalam Lapas Perempuan Kelas II B Batam berdasarkan surat permohonan perpanjangan dari pengadilan Negeri Batam yang di tujukan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru bukan surat perpanjangan penahanan dan pada saat itu sempat menjadi perbincangan dari kalangan.

Perkara Mantan Direktur BPR Agra Dhana ini kembali Heboh pada 14 November Lalu, karena ada batas hari yang melebihi masa tahanannya akhirnya Kalapas Perempuan kelas II B itu mengeluarkan tahanan meski malam itu juga dikembalikan ke Lapas Perempuan dengan surat perpanjangan penahanan yang diterima Lapas Pada malam hari sementara dalam peraturan peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 dalam pasal 8 ayat (1) berbunyi Dalam Hal pejabat yang berwenang menahan dan melakukan perpanjangan penahanan, surat perpanjangan penahanan sudah harus diterima pihak rutan atau lapas pada jam kerja seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) berbunyi dalam hal surat perpanjangan penahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima setelah melampui jam kerja, surat perpanjangan penahanan dianggap di terima pada keesokan harinya.

“Artinya pada saat itu Lapas Perempuan Kelas II B Batam telah melanggar peraturan dengan menerima tahanan tanpa ada surat Penetapan Perpanjangan Penahanan,” tutup pria yang hobi golf tersebut. (Ben)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here