Batam | beritabatam.co : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) kota Batam nomor : KTPS.636/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2016 yang dibacakan hakim Ketua, Rabu kemarin (18/09/19) dinilai ngawur.
baca juga : Tanggapi Putusan TUN Tanjungpinang, Mustari Tegaskan Ajukan Upaya Banding
Hal ini dikatakan Jaksa Pengacara Negara mewakili BPMPTSP kota Batam, Samsul Sitinjak kepada beritabatam.co, Kamis pagi (19/09/19).
Samsul mengaku dirinya belum berkoordinasi dengan bagian hukum tapi tentunya dirinya tidak terima dengan atas putusan itu.
“Kita nggak terima pertimbangan hakim itu dan pastinya kita akan mengajukan upaya hukum banding” tegasnya.
Samsul Sitinjak menegaskan, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan PT. Batama Nusapermai yang ditujukan kepada Kepala BPMPTSP sebagai tergugat 1 dan kepada PT. Artha Utama Propertindo sebagai tergugat 2 intervensi, adalah tidak jelas. Karena bukti bukti yang kita ajukan tidak dijadikan dasar dalam putusan hakim, ungkapnya.
“Hakim tidak mempertimbangkan bukti bukti yang kita ajukan,” imbuhnya.
Samsul mengungkapkan disisi lain, majelis hakim menyatakan penerbitan IMB sudah sesuai prosedur.
“Disisi lain majelis hakim mengatakan penerbitan IMB sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Nah yang jadi pertimbangan masalah jembatan keluar masuk ke hotel Formosa. Jalan dan Andalalin itukan bukan bagian dari IMB, Itu pertimbangan yang ngawur,” tegas Samsul.
Menurut Samsul, persoalan Andalalin terpisah dari IMB. Karena persyaratan IMB nya secara teknis administrasi sudah lengkap. Sementara Andalalin urusan Dinas Perhubungan.
“Tidak ada kaitannya dengan IMB. Kalau IMB kan mendirikan bangunannya yang semua secara secara teknis administrasi lengkap. Nah andalalin itu kan diterbitkan oleh Dinas Perhubungan untuk proses keluar masuk angkutan barang untuk pembangunan hotel. Sementara jalan jembatan keluar masuk yang dipersoalkan penggugat itu kan diterbitkan BP Batam izinnya. Masa IMB yang dibatalkan, itukan gak nyambung,” ujar Samsul.
“Enggak nyambung putusannya makanya nanti kita akan kupas itu di Memory Banding” lanjut Samsul
Disisi lain, Samsul Sitinjak menyoroti masalah jalan yang diklaim milik penggugat dalam hal ini PT. Batama Nusapermai.
“Itu katanya kan jalannya penggugat, Nagoya City Walk. Sementara bukti mereka malah fatwa planologi dan PL mereka Tahun 2013 itu merupakan row jalan,” sebutnya.
Saksi BP Batam yang sudah kita hadirkan juga yang mengatakan itu row jalan masak dibilang milik penggugat, itu kan ngawur ucap Samsul
“Ini IMB yang digugat. Kenapa lari kejalan, lari ke penebangan pohon. Kan gak jelas itu sementara penerbitan sudah sesuai syarat dan prosedur. Terus yang dipermasalahkan jalan. Andalalin yang tidak ada kaitannya dengan IMB,” ucap Samsul.
Sebelumnya, tergugat 2 intervensi PT. Artha Utama Propertindo melalui penasehat hukumnya, Mustari SH sudah menyatakan akan mengajukan banding terkait putusan PTUN Tanjungpinang yang mengabulkan gugatan PT. Batama Nusapermai.
“Kita akan segera melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Medan, besok atau lusa. Dan akan segera menyatakan banding dan kita tidak sependapat dengan pertimbangan hakim PTUN Tanjungpinang,” ucapnya kepada beritabatam.co, Rabu kemarin (18/09/19). (Red)
Discussion about this post